BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Orde Lama adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama
berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia
menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem
ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistempemerintahan parlementer. Presiaden Soekarno di
gulingkan waktu Indonesiamenggunakan sistem ekonomi komando.
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan
bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara
Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara
Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara
Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950,
Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet
parlementer.
Era
1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarnomemerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli1959.
B.
Rumusan Masalah
1.
Menjelaskan tentang Pemerintahan Orde Lama?
2.
Menjelaskan tentang Politik Pada Masa
Orde Lama?
3.
Menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Masa
Orde Lama?
4.
Menjelaskan tentang Masa Konfrontasi Masa Orde
Lama?
5.
Menjelaskan tentang Penerapan Demokrasi Pada
Masa Orde Lama?
6.
Menjelaskan tentang Berakhirnya Orde Lama?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemerintahan
Orde Lama
Secara umum proses perjalanan bangsa dapat
dibagi dalam dua bagian yaitu, periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Namun
saat ini kita akan sedikit mengulas masa pemerintahan pada orde lama.
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh
Orde Baru. Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama.
BK lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi BK tak berkutik karena menjadi
tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang
jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga
1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem
ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi
liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden
Soekarno di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang
merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia
mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan
ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan
instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada
pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik
balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi total
terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya
mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi
sosialisme komunisme.
Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden
Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950
sampai 5 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada
saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.
Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan
Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara
Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian
kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet
pada masa ini.
1.
1950-1951 - Kabinet Natsir
Program kerja kabinet Natsir :
a. Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan
Konstituante
b. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
c. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
e. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
f. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum
sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951
dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka
pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan
Masyumi.
2.
1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
Program kerja kabinet Sukiman :
a. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin
keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan
negara
b. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk
mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan
bekas pejuang dalam pembangunan
c. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante
dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat
terlaksananya otonomi daerah
d. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,
penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
e. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
f. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
Kabinet Sukiman tidak
mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya
kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan
politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika
Serikat. Pada saat itu, kabinet Sukiman telah menendatangani persetujuan
bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan
ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan
dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
3.
1952-1953 - Kabinet Wilopo
Program kerja kabint Wilopo :
a. Mempersiapkan pemilihan umum
b. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
c. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
d. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
e. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Wilopo banyak
mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan
benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika
kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di
Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR
sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.
4.
1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
a. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
b. Melaksanakan pemilihan umum
c. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
d. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet
Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di
Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet
Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena
itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro
akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang).
Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara
TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD
5.
1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
a.
Mengembalikan
kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat
b.
Akan dilaksanakan
pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan
korupsi
c.
Perjuangan
mengembalikan Irian Barat
Pada masa Kabinet
Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet
ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan
Maret 1956.
6.
1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Program kerja Kabinet Ali II :
a.
Menyelesaikan pembatasan
hasil KMB
b.
Menyelesaikan masalah
Irian Barat
c.
Pembentukan provinsi
Irian Barat
d.
Menjalankan politik
luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun
tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet
Juanda.
7.
1957-1959 - Kabinet Djuanda
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
a.
Membentuk Dewan
Nasional
b.
Normalisasi keadaan RI
c.
Melanjutkan pembatalan
KMB
d.
Memperjuangkan Irian
Barat kembali ke RI
e.
Mempercepat
pembangunan
Pada masa
orde lama, ada 2 macam demokrasi yang sempat diberlakukan, yaitu :
1. Demokrasi
Liberal (1950 – 1959)
Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan
kelengkapan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai yaitun sistem
demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini presiden hanya bertindak sebagai
kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan kabinet.
Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada pada kabinet. Presiden tidak
boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh
perdana menteri.
Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti
Masyumi,Pni,dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan.
Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan
Perwakilan Rakyat ) yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan
UUDS 1950.
Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dudkungan
mayoritas dalam parlemen (DPR pusat). Bila mayoritas dalam parlemen tidak
mendukung kabinet, maka kabinet harus mengemblikan mandat kepada presiden.
Setelah itu, dibentuklah kabinet baru untuk mengendalikan pemerintahan
selanjutnya. Dengan demikian satu ciri penting dalam penerapan sistem Demokrasi
Liberal di negara kita adalah silih bergantinya kabinet yang menjalankan
pemerintahan.
Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 september
1950 adalah kabinet Natsir. Sebagai formatur ditunjuk Mohammad Natsir sebagai
ketua Masyumi yang menjadi partai politik terbesar saat itu. Program kerja
Kabinet Natsir pada masa pemerintahannya secara garis besar sebagai berikut ;
a. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu
singkat.
b. Memajukan perekonomian, keeshatan dan kecerdasan rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi
pemerintahan dan militer.
d. Memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950.
e. Memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam
menjalankan kebijakannya, kabinet ini banyak memenuhi hambatan terutama dari
tubuh parlemen sendiri. Bentuk negara yang belum sempurna dengan beberapa
daerah masih berada ditangan pemerintahan Belanda memperuncing masalah yang ada
dalam kabinet tersebut. Perbedaan politik antara presiden dan kabinet tersebut
menyebabkan kedekatan antara presiden dengan golongan oposisi (PNI). Hal itu
menentang sistem politik yang telah berlaku sebelumnya, bahwa presiden seharusnya
memiliki sikap politik yang sealiran dengan parlemen. Secara berturut-turut
setelah kejatuhan kabinet Natsir, selama berlakunya sistem Demokrasi Liberal,
presiden membentuk kabinet-kabinet baru hingga tahun 1959.
Pada
masa Demokrasi Liberal ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu I yang
dilakukan pada 29 september 1955 dengan agenda pemilihan 272 anggota DPR yang
di lantik pada 20 Maret 1956. Pemilu pertama tersebut juga telah berhasil badan
konstituante (sidang pembuat UUD). Selanjutnya badan konstituante memiliki
tugas untuk merumuskan UUD baru. Dalam badan konstituante sendiri, terdiri
berbagai macam partai, dengan dominasi partai-partai besar seperti
NU,PKI,Masyumi dan PNI. Dari nama lembaga tersebut dapatlah diketahui bahwa
lembaga tersebut bertugas untuk menyusun konstitusi. Konstituante melaksanakan
tugasnya ditengah konflik berkepanjangan yang muncul diantara pejabat militer,
pergolakan daerah melawan pusat dan kondisi ekonomi tak menentu.
2.
Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
a. Sistem
politik Demokrasi Terpimpinat
Kekacauan
terus menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh
begitu banyaknya pertentangan terjadi dalam sistem kenegaraan ketika
diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pergantian dan berbagai respon dari
dari daerah dalam kurun waktu tersebut memaksa untuk dilakukannya revisi
terhadap sistem pemerintahan. Ir.Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep
kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi
terpimpin. Tonggak bersejarah di berlakukannya sistem
demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Peristiwa
tersebut mengubah tatanan kenegaraan yang telah terbentuk sebelumya. Satu hal
pokok yang membedakan antara sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
adalah kekuasaan Presiden. Dalam Demokrasi Liberal, parlemen memiliki
kewenangan yang terbesar terhadap pemerintahan dan pengambilan keputusan
negara. Sebaliknya, dalam sistem Demokrasi Terpimpin presiden memiliki
kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.
Dengan
diberlakukannya Dekrit Presiden 1959 terjadi pergantian kabinet dari Kabinet
Karya (pimpinan Ir.Djuanda) yang dibubarkan pada 10 juli 1959 dan digantikan
dengan pembentukan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Ir.Soekarno sebagai perdana
menteri dan Ir.Djuanda sebagai menteri pertama. Kabinet ini yang memiliki
program khusus yang berhubungan dengan masalah keamanan,sandang pangan, dan
pembebasan Irian Barat. Pergantian institusi pemerintahan anatara lain di MPR
(pembentukan MPRS), pemebntukan DPR-GR dan pembentukan DPA.
Perkembangan
dalam sistem pemerintahan selanjutnya adalah pernetapan GBHN pertama. Pidato
Presiden pada acara upacara bendera tanggal 17 agustus 1959 berjudu”Penemuan
Kembali Revolusi Kita”dinamakan Manifestasi Politik Republik
Indonesia(Manipol),yang berintikan USDEK (UUD 1945,Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Institusi negara selanjutnya
adalah mengitegrasikan sejumlah badan eksekutif seperti MPRS, DPRS, DPA,
Depernas, dan Front Nasional dengan tugas sebgai menteri dan ikut serta dalam
sidang-sidang kabinet tertentu yang selanjutnya ikut merumuskan kebijaksanaan
pemerintahan dalam lembaga masing-masing.
Dalam
Demokrasi Terpimpin presiden mendapat dukungan dari tiga kekuatan besar yaitu
Nasionalis, Agama dan Komunis. Ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam
mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaan mutlak presiden pada masa itu telah
menjadikan jabatan tersebut sebagai pusat legitimasi yang penting bagi lainnya.
Presiden sebagai penentu kebijakan utama terhadap masalah-masalah dalam negeri
maupun luar negeri .
b. Gerakan 30
September 1965
Salah
satu momen sejarah yang mungkin paling membekas dalam perjalanan sejarah
Indonesia adalah Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut sampai
saat ini masih menimbulkan kontrofersi dalam pengungkapan fakta yang
sebenarnya. Berbagai versi tentang gerakan 30 S tersebut telah dikemukakan
diantaranya;
Peristiwa G 30 S versi Pemerintah Orde Baru yakni peristiwa
30 S merupan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah
Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan untuk merebut kekuasaan
dari Ir.Soekarno selaku Penguasa Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden seumur hidupberdasarkan
konsep Demokrasi Terpimpin. Cara penggulingan tahun 1965 tersebut adalah dengan
menyatukan sejumlah organisasi onderbouw yang masih tersisa pascaperistiwa
1948.
c. Dampak G
30 S dan Proses Peralihan Kekuasaan Politik
Adapun dampak dari peristiwa G 30 S
adalah :
a) Demostrasi menentang PKI
Penyelesaian aspek politik terhadap
para pelaku G 30 S 1965/PKI akan di putuskan dalam sidang Kabinet Dwikora
tanggal 6 Oktober 1965 dan belum terlihat adanyaa tanda-tanda akan
dilaksanakan. Berbagai aksi digelar untuk menuntut pemeritah agar segera
menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya. Aksi dipelopori oleh
kesatuan aksi pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar Indonesia seperti KAPPI,KAMI
dan KAPI. Mucul pula kasi yang dilakukan oleh KABI,KAWI yang membulatkan tekad
dalam Front Pancasila.
b) Mayjen Soeharto menjadi Pangad
Sementara itu untuk mengisi
kekosongan pimpinan AD, pada tanggal 14 oktober 1965 Panglima
Kostrad/Pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima AD.
Bersamakan itu diadakan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI
dan ormasnya
c) Kedaan ekonomi yang buruk
Sementara itu kedaan ekonomi semakin
memburuk. Pada saat itu politik sebagai panglima, akibatnya masalah lain
terabaikan. Akibatnya di daerah muncul berbagai gejolak sosial yang pada
puncaknya menimbulakan pemberontakan.
d) Tri Tuntutan Rakyat
Pada tanggal 12 januari 1966
berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul
di halaman gedung DPR-GR untuk mengajukan Tritura yang isinya :
i.
Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
ii.
Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
iii.
Penurunan harga barang-barang.
Aksi Tritura berlangsung selama 60
hari sampai dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966.
e) Kabinet seratus menteri
Pada tanggal 21 februari 1966 presiden Soekarno mengumumkan
perubahan kabinet 9(reshuffle). Kabinet baru ini
diberi nama kabinet Dwikora yang disempurnakan. Adapun proses peraliahan kekuasaan
politik dari orde lama ke orde baru adalah sebagai berikut ;
1) Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen
Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan
pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Pada awalnya untuk menghormati presiden AD
tetap mendukungnya. Namun presiden enggan mengutuk G 30 S AD mulai mengurangi
dukungannya dan lebih muali tertarik bekerja sam dengan KAMI dan KAPPI.
2) Keberanian KAMI dan KAPPI terutam
karena merasa mendapat perlindungan dari AD. Kesempatan ini digunakan oleh
Mayjen Soeharto uintuk menawarkan jasa baik demi pulihnya kemacetan roda
pemerintahan dapat diakhiri. Untuk itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf,
Amir macmud dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden guna
menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai hasilnya lahirlah
surat perintah 11 Maret
1966 .
3) Pada tanggal 7 februari 1967,
jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi
S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai
pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.
4) Pada 8 Februari 1967 oleh Jenderal
Soeharto konsep tersebut dibicarakan bersama empat panglima angkatan
bersenjata.
5) Disaat belum tercapainya kesepakatan
antara pemimpin ABRI, masalah pelengkap Nawaksara dan semakin bertambah
gawatnya konflik, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi
dan memorandum kepada MPRS agar sidang Istimewa dilaksanakan.
6) Tanggal 10 Februari 1967 Jend.
Soeharto menghadap kepad presiden Soekarno untuk membicarakan masalah negara.
7) Pada tanggal 11 Februari 1967
Jend.Soharto mengajukan konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah
penyelesaian konflik. Konsep ini berisi tentang pernyataan presiden berhalangan
atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar
sesuai dengan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu
untuk mempelajarinya.
8) Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto
kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat
menerima konsep tersebut karena tidak menyetujui pernyataan yang isinya
berhalangan.
9) Pada tanggal 13 Februari 1967, para
panglima berkummpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah telah disusun
sebelum diajukan kepada presiden
10) Pada tanggal 20 Februari 1967
ditandatangani konsep ini oleh presiden setelah diadakan sedikit perubahan
yakni pada pasal 3 di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.
11) Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul
19.30 bertempat di Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi
ABRI dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban
Supersemar yaitu Jend.Soeharto.
12) Pada bulan Maret 1967, MPRS
mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden
Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.
B.
Politik Pada Masa Orde Baru
Politik dramatis
mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno
pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan
pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB
lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
"bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali
pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima
pertama kalinya.
Pada tahap awal,
Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan
politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap
orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal
dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak
yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan
sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal
diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif.
Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut
dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
C. Kondisi Ekonomi Masa Orde Lama
Keadaan ekonomi
keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
3. Inflasi yang sangat
tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga
mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata
uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada
tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East
Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang
dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang
kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar
mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
4. Adanya blokade ekonomi
oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar
negeri RI.
5. Kas negara kosong.
6. Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh
menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan
Juli 1946.
b.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras
ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus
blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang
Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan
perang ke bidang-bidang produktif.
e.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada
pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada
pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat :
sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Indonesia di masa Orde
Lama (Soekarno, 1945 – 1966) lebih banyak konflik politiknya daripada agenda
ekonominya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol
keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu
sangat parah dengan ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun
1964 – 1965 dan masih mencapai 697% antara tahun 1965 – 1966.
Indonesia sejak tahun
1967, dibawah pemerintahan militer (Soeharto, 1965 - 1998), menjadi pelaksana
teori pertumbuhan Rostow dalam melakukan pembangunan ekonominya. Dalam teori
ini, ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu, tahap pertama ‘Masyarakat
Tradisional’ (The Traditional Society), tahap kedua ‘Pra Kondisi untuk Tinggal
Landas’ (The Preconditions for Take-off), tahap ketiga ‘Tinggal Landas’ (The
Take-off), tahap keempat ‘Menuju Kedewasaan’ (The Drive to Maturity) dan tahap
kelima ‘Konsumsi Massa Tinggi’ (The Age of High Mass-Consumption). Pembangunan
di Indonesia dilaksanakan secara berkala untuk waktu lima tahunan yang dikenal
dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahunan). PELITA I (1 April 1969 – 31 Maret
1974) memprioritaskan sektor pertanian dan industri, PELITA II (1 April 1974 –
31 Maret 1979) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan dititikberatkan pada
sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi
bahan baku. PELITA III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) memprioritaskan
pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada
pangan dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang
jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia. PELITA IV (1 April
1984 – 31 Maret 1989) memperioritaskan pembangunan ekonomi dengan titikberat
pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan
sektor industri yang menghasilkan mesin – mesin industri berat dan ringan,
pembangunan bidang politik, sosbud, pertahanan dan keamanan seimbang dengan
pembangunan ekonomi. PELITA V (1 April 1989 – 31 Maret 1999) memprioritaskan
pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan
swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian serta industri yang
menghasilkan barang ekspor, menyerap tenaga kerja, pegolahan hasil pertanian
dan menghasilkan mesin – mesin industri, meningkatkan pembangunan bidang
politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun pada tanggal 21 Mei 1998,
Indonesia mengalami Krisis Moneter yang membuat Soeharto lengser (runtuhnya
rezim Orde Baru). Indonesia belum sempattinggal landas malah
kemudianmeninggalkan landasannyahingga lupa pijakan ekonominya rapuh dan mudah
hancur.
D. Masa Konfrontasi Masa Orde Lama
Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai
pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran
perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan
pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua
negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.
Perkembangan tersebut makin parah sejalan
dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa
Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di
Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan
Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi
Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda
yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang
Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia.
Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup
tinggi ketika itu, makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap pasar uang dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang
mencapai puncaknya pada tahun 1966.
Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal
saham dan obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor.
Hal ini merupakan pasang surut Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.
E. Penerapan Demokrasi Pada Masa Orde Lama
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami
berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh
tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam
negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana
transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama
dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang
berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila
yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode
1959-1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah
menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi
konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan
ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit,
memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan
strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh
Soekarno.
Seperti juga Orde Baru yang muncul dari
koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian,
merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh
Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam
tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan
mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai
lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang
mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan
hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan
bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru
menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama,
antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat
dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang
berpotensi tindakan kekerasan.
F. Berakhirnya Orde Lama
Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk
kepresidenan maka berakhirlah ordelama.kepemimpinan disahkan kepada jendral
soeharto mulai memegangkendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya
sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan
kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam
rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut
dilakukanlah upaya pembenahan sistemkeanekaragaman dan format politik yang
pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1.
adanya konsep difungsi ABRI
2.
pengutamaan golonga karya
3.
manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4.
diteruskannya sistem pengangkatan dalam
lembaga-lembaga
pendidikanpejabat
pendidikanpejabat
5.
kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat
pedesaan melalui konsep masca mengembang (flating
mass)
6.
karal kehidupan pers
Konsep diafungsiABRI pada masa itu secara
inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.
Mayjen A.H.Nasution tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya
menegaskan bahwaperantentara tidak terbatas pada tugas profesional militer
belaka melainkan jugamempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan
konsep seperti inilahdimungkinkan dan bhakan menjadi semacam kewajiban
jikalau militer berpartisipasi di bidang politik penerapan,konjungsi ini
menurut pennafsiran militer dan penguasa orde barumemperoleh landasan yuridi
konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis
permusyawaratan rakyat.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh
Orde Baru. Bung Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama.
BK lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi BK tak berkutik karena menjadi
tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang
jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga
1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem
ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi
liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden
Soekarno di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam
memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia.
Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan
kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa
peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah;
Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD
Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian
kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet
pada masa ini.
1. 1950-1951 - Kabinet
Natsir
2. 1951-1952 - Kabinet
Sukiman-Suwirjo
3. 1952-1953 - Kabinet
Wilopo
4. 1953-1955 - Kabinet
Ali Sastroamidjojo I
5. 1955-1956 - Kabinet
Burhanuddin Harahap
6. 1956-1957 - Kabinet
Ali Sastroamidjojo II
7. 1957-1959 - Kabinet
Djuanda
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi
yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat
pada pemimpinnya saja.
B. Saran
Sejarah perjuangan bangsa
Indonesia jangan dilupakan karena itu merupakan sejarah historis yang mampu
mempersatukan bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Neles Tebay. Human
Rights in Papua: An overview. 21 September 2007
Suhadi, Machdi,
Sutarjo Adisusilo, dan A. Kardiyat Wiharyanto. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial
SEJARAH untuk SMP dan MTs Kelas IX. Penerbit: Esis.
United States
Department of State. 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast
Asia. 20 September 2007
Andrew Kilvert. Golden
Promises: Indonesian migrants find themselves pawns in a war for control of
West Papua. Diakses pada 20 September 2007.
Artikel Kompas bertajuk "Sukarno,
Malaysia, dan PKI" tanggal Sabtu, 29 September 2007.
M. Serbo, Hukum,
Pemaksaan dan Ketaatan serta Interprestasi Hukum di Indonesia: Jurnal Tata
Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003), hal. 109
Miriam Budiardjo,
Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000)
Budiman,
Arief. 1991. Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan.
Indonesia: Yayasan Padi dan Kapas.
Pohan,
Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia.Jakarta:Rajawali pers.
